Praktisi hukum, Otto Hasibuan dan pakar hukum tata negara, Refly Harun berbicara terkait undang-undang yang menentukan pemenang pilpres. Hal...
Praktisi hukum, Otto Hasibuan dan pakar hukum tata negara, Refly Harun berbicara terkait undang-undang yang menentukan pemenang pilpres.
Hal tersebut mereka ungkapkan ketika menjadi narasumber di TVone Selasa (23/4/19).
Otto Hasibuan mengatakan bahwa dirinya bukan tim advokasi dari Prabowo.
Ia mengaku memberikan pendapatnya sebagai praktisi dan akademisi.
"Bahwa ada perdebatan di media sosial dan media massa, mengenai ketentuan pemilu presiden ini,UU no 42 tahun 2008 yakni mendapatkan suara 50 persen +1 dan menang di separuh provinsi minimal 20 persen suara di seluruh wilayah," ujarnya.
Kemudian, Otto Hasibuan menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi di beberapa undang-undang.
Lantas, Otto mengatakan dirinya menganut hukum positif dan saat ini yang berlaku ada undang-undang pasal 146 no 7 tahun 2017.
Sementara itu, Refly Harun menceritakan sejarah keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2014.
"MK menjawab bahwa pasal 6a merupakan aturan untuk calon yang lebih dari dua, sementara itu, pada tahun 2014 kemudian Yudisial review terhadap UU 42 tahun 2008, dan MK mengatakan konstitusional bersyarat, sehingga kalau ada 2 calon tidak ada persebaran
kalau konteks 2019, ada kealpaan membentuk UU no 7 tahun 2017, tidak mencantum klausul ada 2 pasangan calon, tapi hal itu sudah ditambal oleh peraturan KPU yakni apabila ada suara terbanyak itu pemenangnya
Refly lantas mengatakan bahwa persebaran wilayah tidak diperhitungkan tetapi suara terbanyak.
Diketahui, data real count KPU mengenai hasil Pilpres 2019 sudah mencapai 26,83%. Untuk sementara, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Melalui situs pemilu2019.kpu.go.id, Rabu (24/4/2019), pukul 06.15 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 218.247 TPS (26,83%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.
Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma'ruf 22.754.893 suara (55,39%)
02. Prabowo-Sandiaga 18.326.164 suara (44,61%)
KPU menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS.
Apabilaterdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KPU juga menyatakan data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan.
Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan penghitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.
Jokowi klaim kemenangan
Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim kemenangan pasangan calon yang diusungnya.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa TKN pada akhirnya menyampaikan klaim ini.
Pertama, TKN mengacu pada berbagai hasil hitung cepat atau quick count.
"Dasarmya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh 12 lembaga quick count yang sangat kredibel itu."
"Dasarnya hasil quick count yang sangat kredibel selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini," kata dia dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019).
Selain itu, kata Moeldoko, pernyataan TKN merupakan bentuk apresiasi kepada publik yang sudah memilih Jokowi-Ma'ruf.
Oleh karena itu, TKN perlu memberikan keyakinan kepada pemilih Jokowi-Ma'ruf.
"Untuk itu TKN malam ini membuat sebuah pernyataan, itu kira-kira urgensinya."
"Ya (Jokowi-Ma'ruf) sebagai calon tidak boleh (menyatakan klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," ujar Moeldoko.
Hal senada juga disampaikan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir.
Ia menilai, selama ini hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU.
"Ini kan sebuah fakta ya, kalau kita belajar dari kemarin pemilihan Gubernur DKI Jakarta ketika waktu itu quick count juga diakui sebagai salah satu dasar dan selebrasi langsung dilakukan."
"Nah yang aneh itu kan ketika pada saat sekarang quick count dipertanyakan."
"Sebelumnya diakui dan ini menurut saya kita harus terbuka mata dan hati kita," kata Erick.
"Hari ini kita bukan jumawa, karena apa yang dilihat dari hasil quick count itu adalah nyata dan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya," tandasnya.
Prabowo klaim kemenangan
Diketahui, prabowo juga melakukan deklarasi kemenangan.
Calon presiden Prabowo Subianto akhirnya tampil bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno, Kamis (18/4) sore. Keduanya menggelar jumpa pers di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, didampingi para pendukungnya. Prabowo dan Sandiaga bersama untuk pertama kali di hadapan publik pascapemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4).
Ikut dalam jumpa pers tersebut di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Amien Rais dan Rachmawati Soekarnoputri. Dalam jumpa pers tersebut lagi, lagi mantan Danjen Kopassus itu mengklaim kemenangan. Ini adalah kali ketiga Prabowo mengklaim pihaknya menang dalam pertarungan Pilpres tahun 2019.
"Saya ulangi pada hari ini saya Prabowo Subianto, menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden RI tahun 2019-2024 berdasarkan penghitungan lebih dari 62 persen hitungan real count," kata Prabowo di Kertanegara.
Sandiaga dalam jumpa pers tersebut tidak berbicara. Ia lebih banyak diam dan mengacungkan dua jari saat Prabowo memekikkan kata 'merdeka'.
Prabowo menyebut pernyataan soal Pilpres ini disampaikan lebih cepat terkait dengan bukti-bukti yang diklaim dimiliki terkait dugaan kecurangan. "Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jemawa dan sikap lain yang berlebihan, ini saat yang tepat kita anak bangsa untuk segera mempererat tali persaudaran kita," katanya.
Sama seperti Jokowi yang saat jumpa pers menyinggung soal Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyebut nama Jokowi-Maruf Amin. Ia mengatakan tetap bersahabat dengan pesaingnya tersebut.
"Kami jadi presiden seluruh rakyat indonesia, demi kekayaan bangsa Indonesia dan NKR berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," katanya.
Ketika konferensi pers di Resto Pelataran Menteng, Jokowi menyebut sudah mengirim utusan untuk bertemu dengan Prabowo. Saat dikonfirmasi hal tersebut calon presiden nomor urut 02 itu menyebut belum ada utusan yang dikirim Jokowi. "Belum belum belum. Belum belum belum," ujar Prabowo. "Yang jelas hubungan saya baik dengan beliau. Dengan semua kita ingin baik," tambah Prabowo. (*)
Kuliah Beasiswa...?? Klik Disini
Gambar : TribunJateng.com
Sumber : TribunJateng.com